KUHAP telah merumuskan hak-hak tersangka/terdakwa
khususnya hak bantuan hukum, namun pada kenyataan dan realisasinya dalam
praktek dilapangan hak-hak tersebut sering kali terlupakan ataupun sering kali
terabaikan oleh pihak-pihak atau pejabat yang berwenang yang seharusnya memberi
tahu akan hak tersangka/terdakwa. Maupun menunjuk langsung penasehat hukum
karena perintah langsung undang-undang.
Seringkali ditemukan adanya terdakwa/tersangka yang
menolak hak mereka akan penasehat hukum dengan alasan biaya atau keuangan.
Padahal dengan jelas dan gamblang pasal 56 KUHAP memerintahkan kepada pejabat
berwenang pada tiap tingkat pemeriksaan untuk menunjuk penasihat hukum bagi
mereka yang “tidak mampu”.
Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan
sebuah istilah dalam hukum internasional yang mengacu pada tindakan pelangaran
Hak Asasi Manusia berupa pembatasan hak – hak sebagai manusia dan atau pembunuhan
masal dengan penyiksaan. Diatur
dalam Statuta Roma
dan diadopsi dalam
Undang-undang No. 26 Tahun
2000 tentang pengadilan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Menurut undang-undang
tersebut dan juga sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma, definisi
kejahatan terhadap kemanusiaan ialah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari
serangan yang meluas
atau sistematik yang
diketahuinya bahwa serangan tersebut
ditujukan secara langsung
terdapat penduduk sipil.
Kejahatan terhadap kemanusiaan ialah salah satu dari empat Pelanggaran
HAM berat yang berada
dalam yurisdiksi International
Criminal Court. Pelanggaran HAM berat lainnya ialah Genosida,
Kejahatan perang dan kejahatan agresi.[1]